LOPANNEWS, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai menyoroti efektivitas penggunaan anggaran dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Pembahasan difokuskan pada penyesuaian postur APBD mengingat adanya keterbatasan fiskal daerah.
Wakil Ketua III DPRD Babel, Edi Nasapta, menyatakan bahwa dokumen Perubahan KUA-PPAS 2026 telah resmi diserahkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel untuk dibahas bersama.
“Sudah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, RKUA-PPAS untuk anggaran akhir ini, perubahan. Artinya di situ kita akan memeriksa nanti bagaimana postur anggaran akhir ini,” kata Edi kepada wartawan, Senin (10/8/2026).
Fokus Penyesuaian Anggaran dan Pengawasan DPRD
Edi menjelaskan, penyusunan anggaran yang dilakukan pada awal tahun memerlukan cermatan ulang. Pasalnya, terdapat dinamika kondisi keuangan serta perubahan kebutuhan daerah menjelang penghujung tahun anggaran.
DPRD Babel berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara ketat agar setiap alokasi belanja dalam perubahan APBD benar-benar tepat sasaran. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat krusial dalam mengelola anggaran daerah yang terbatas.
“Duit ini kan direncanakan di awal, nanti di akhir ini bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian,” tutur Edi.
Ia juga menambahkan bahwa kondisi keterbatasan anggaran mengharuskan setiap rupiah dikelola secara cermat. Prioritas utama pengalokasian dana tetap ditujukan untuk program yang berdampak langsung bagi warga Bangka Belitung.
“Kami insyaallah dari DPRD Provinsi akan terus mengawal daripada jalannya Pemerintah Provinsi ini dengan baik. Semoga Pemprov dan juga DPRD selalu solid bersama-sama untuk anggaran yang tidak seberapa ini bisa dimaksimalkan benar-benar untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat Provinsi Bangka Belitung,” tegasnya.
Pembahasan Perubahan KUA-PPAS 2026 ini nantinya akan menjadi dasar utama penyusunan Perubahan APBD 2026, sekaligus memastikan program strategis daerah tetap berjalan sesuai kemampuan keuangan Pemprov Babel. (LN/007)
