Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, Wakil Ketua Eddy Iskandar, perwakilan perusahaan sawit, serta pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
Usai rapat, Didit Srigusjaya menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti pertemuan dengan menggelar rapat lanjutan yang melibatkan seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit, baik yang memiliki kebun maupun tidak.
Selain itu, DPRD juga akan mengundang seluruh kepala dinas terkait, termasuk Dinas Perkebunan, Pertanian, Perindustrian, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Menurut Didit, pelibatan berbagai pihak ini penting agar pengawasan terhadap perusahaan sawit lebih maksimal.
“Kalau hanya diserahkan ke provinsi, pengawasannya tidak akan maksimal. Maka semua pihak harus hadir,” tegasnya.
DPRD Babel berharap harga TBS sawit di tingkat petani bisa mencapai minimal Rp3.000 per kilogram. Hal ini dinilai penting mengingat biaya produksi, terutama pupuk, terus meningkat.
Didit juga menyoroti kemungkinan adanya perusahaan yang membeli TBS di bawah harga wajar. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengevaluasi izin perusahaan jika ditemukan pelanggaran.
“Ini momentum kita. DPRD punya kekuatan, perusahaan juga punya kekuatan. Tapi kekuatan ini harus digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dalam upaya mencari solusi, DPRD juga berencana meminta pendapat dari pihak kepolisian dan kejaksaan terkait mekanisme penetapan harga TBS.
Didit menegaskan bahwa penentuan harga harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun petani, agar tercapai keseimbangan.
“Kita tidak bisa menang sendiri. Semua harus didengar, baik pengusaha maupun petani,” tambahnya.
Sementara itu
, Ketua DPD APKASINDO Bangka Tengah, Maladi, menilai selama ini terjadi kekosongan pengawasan dari pihak eksekutif.
Ia menyebut kondisi tersebut membuat perusahaan cenderung menetapkan harga secara sepihak.
“Petani menuntut pengawasan dari pemerintah daerah. Mereka yang mengeluarkan izin, seharusnya mereka juga yang mengawasi,” kata Maladi.
Maladi juga menyoroti ketidaksesuaian antara harga Crude Palm Oil (CPO) global yang meningkat dengan harga TBS di tingkat petani yang justru menurun.
Menurutnya, kondisi ini tidak masuk akal dan menunjukkan adanya masalah dalam sistem pengawasan.
“CPO naik, tapi harga sawit turun. Ini jelas ada yang tidak beres,” tegasnya.
Ia juga membantah alasan perusahaan yang sering menyebut kualitas buah petani sebagai penyebab rendahnya harga.
Maladi meminta pemerintah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Selama ini alasan kualitas hanya pembenaran. Pemerintah harus cek langsung,” ujarnya.
Maladi optimistis harga TBS akan segera mengalami kenaikan setelah adanya tekanan dari DPRD.
“InsyaAllah dalam waktu dekat harga akan naik, rata-rata bisa di atas Rp3.000,” pungkasnya. (LN/007)
