“Rata-rata masyarakat desa punya kebun sawit. Pemerintah juga konsen membantu lewat program bibit gratis dan program lainnya,” ujar Eddy usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Babel, Senin (20/4/2026).
Meski demikian, ia menyoroti tingginya biaya produksi yang dihadapi petani, terutama harga pupuk yang dinilai semakin mahal.
Menurut Eddy, persoalan pupuk tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah daerah karena bersifat komersial. Namun, pemerintah tetap berupaya mencari solusi.
“Pupuk ini persoalannya lebih pelik karena di luar kuasa pemerintah daerah. Tapi kita dorong penggunaan pupuk non-kimia sebagai alternatif,” jelasnya.
RDP yang dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, turut dihadiri perwakilan perusahaan sawit dan pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia. Pertemuan ini membahas dinamika harga Tandan Buah Segar (TBS) yang menjadi perhatian utama petani. (LN/007)
