LOPANNEWS, PANGKALPINANG — Kota Pangkalpinang mencatatkan inflasi terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data terkini, inflasi Kota Pangkalpinang pada Oktober 2025 mencapai 1,96 persen, jauh di bawah angka inflasi nasional yang sebesar 2,86 persen dan inflasi provinsi di angka 2,51 persen.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual melalui Zoom Meeting, Senin (4/11/2025), di Ruang Rapat Sekda Lantai 1 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
“Inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 1,96 persen merupakan yang terendah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara daerah dengan inflasi tertinggi berada di ujung timur provinsi, yakni 3,3 persen. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi di Pangkalpinang masih dalam sasaran cerdas, karena target nasional berada di kisaran 2,5 persen,” ujar Juhaini.
Ia menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi di Pangkalpinang dengan andil sebesar 1,88 persen. Adapun komoditas yang paling memengaruhi adalah cabe merah (0,23 persen), daging ayam ras (0,21 persen), dan emas perhiasan (0,16 persen).
“Naiknya harga cabe merah disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari petani. Sedangkan untuk daging ayam ras, kenaikan terjadi akibat tingginya harga pakan di tingkat peternak. Sementara kenaikan emas perhiasan dipicu oleh kecenderungan masyarakat menyimpan emas dan kebijakan moneter global,” jelas Juhaini.
Menurutnya, capaian inflasi yang rendah ini menjadi indikator positif bagi stabilitas ekonomi Pangkalpinang. Namun, pemerintah daerah tetap diminta untuk waspada terhadap potensi lonjakan harga menjelang akhir tahun dan hari besar keagamaan.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi antar-OPD dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga komoditas strategis. Sebab, seperti disampaikan pimpinan dalam rapat koordinasi nasional, inflasi ini adalah ‘pencuri’ bagi pertumbuhan ekonomi jika tidak dikendalikan,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga diikuti oleh sejumlah kepala OPD terkait, di antaranya Kepala Bakeuda, Kepala Bapperida, Kepala Disperkim, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan, dan UMKM, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dishub, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kabag Perekonomian dan SDA. (LN/007)
