Hal itu disampaikan anggota DPRD Babel, Didit, usai rapat Badan Musyawarah (Banmus), Jumat (27/2/2026) siang. Ia menegaskan pihaknya terus berupaya membuka ruang dialog dengan jajaran pimpinan PT Timah guna mencari solusi atas ketimpangan harga yang dikeluhkan penambang.
“Kita akan terus berupaya melakukan pertemuan dengan petinggi yang ada di PT Timah guna mencari solusi bagi masyarakat penambang,” ujarnya.
Menurut Didit, pertemuan yang sebelumnya dijadwalkan harus tertunda lantaran seluruh direksi PT Timah berada di Jakarta memenuhi panggilan induk holding pertambangan, MIND ID.
“Dirut PT Timah mengajak pertemuan itu hari Selasa, tapi saya minta diakomodir hari Kamis kemarin. Ternyata semua petinggi PT Timah berada di Jakarta dipanggil MIND ID,” katanya.
DPRD berharap pertemuan yang dijadwalkan ulang pada Senin mendatang bisa membahas secara konkret persoalan harga timah, terutama di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah.
Didit menyoroti adanya ketimpangan antara harga timah dunia yang terus merangkak naik dengan harga beli yang diterima penambang di lapangan. Kondisi tersebut dinilai membuat kesejahteraan penambang belum mengalami perbaikan signifikan.
“Saat ini harga timah dunia sudah naik lagi, tapi harga di tingkat masyarakat, khususnya penambang di IUP PT Timah, masih kurang memuaskan,” ungkapnya.
Selain menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait rencana penetapan harga terendah, DPRD Babel meminta PT Timah segera mengambil kebijakan lokal agar dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Kami berharap sambil menunggu kebijakan pusat, PT Timah bisa mengambil kebijakan lokal dulu. Yang menentukan harga tetap mereka. Sebelum aturan pusat keluar, harus ada kebijakan yang bisa membantu masyarakat,” tegas politisi PDI-P itu.
Kini perhatian publik tertuju pada hasil pertemuan awal pekan depan. DPRD berharap manajemen PT Timah hadir dan membawa solusi nyata demi meredam kegelisahan para penambang yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.(LN/007)
