Rapat yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) itu dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya, didampingi Wakil Ketua Eddy Iskandar dan Edi Nasapta, serta dihadiri perwakilan komisi dan OPD terkait.
Suasana rapat berlangsung dinamis. DPRD menyoroti proses penganggaran dana pokok pikiran (Pokir) anggota dewan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Didit menjelaskan, berdasarkan keterangan Badan Keuangan Daerah (Bakuda), usulan Pokir berasal dari hasil reses anggota DPRD yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
“Verifikasi Pokir sudah rampung dan usulan telah disalurkan ke perangkat daerah terkait. Namun pengajuan dana tetap harus dilengkapi proposal sebagai dokumen administratif,” ujarnya.
Tak hanya soal anggaran, DPRD juga menyoroti persoalan ijazah siswa yang masih tertahan. Dinas Pendidikan disebut telah menghimpun data dan meminta pihak sekolah segera memanggil orang tua siswa agar proses penyerahan dokumen dapat dipercepat.
Didit menegaskan persoalan layanan publik tak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta dinas terkait lebih proaktif, termasuk dalam integrasi data antarinstansi.
“Kominfo harus aktif dengan dinas-dinas yang memiliki data. Untuk persoalan ijazah jangan hanya menunggu, pemerintah harus action,” tegasnya.
Selain itu, rapat juga membahas kesiapan kerja sama pendidikan dengan Universitas Kristen Indonesia, persoalan layanan BPJS Kesehatan, serta kendala realisasi anggaran aspirasi masyarakat di berbagai daerah pemilihan.
Melalui forum ini, DPRD berharap koordinasi lintas OPD semakin solid sehingga berbagai persoalan masyarakat bisa ditangani lebih cepat dan tepat sasaran. (LN/007)
