Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan pihaknya meminta seluruh pabrik kelapa sawit (PKS) mematuhi hasil kesepakatan harga yang telah dibahas bersama pemerintah daerah. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk menjaga tata niaga sawit dan melindungi kesejahteraan petani.
Selain persoalan harga, DPRD juga menyoroti dugaan permainan timbangan yang dikeluhkan petani. Aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti bersama aparat penegak hukum dan Satgas Pangan guna memastikan tidak ada praktik yang merugikan petani sawit di Bangka Belitung.
Menurut Didit, harga sawit yang terus turun sementara biaya produksi semakin mahal membuat petani berada dalam tekanan berat. Harga pupuk yang tinggi serta harga TBS yang belum stabil menyebabkan banyak petani kesulitan memperoleh keuntungan dari hasil kebunnya.
DPRD Babel menilai persoalan harga sawit bukan hanya masalah sektor perkebunan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat desa. Ketika harga sawit turun, daya beli masyarakat ikut melemah, perputaran uang di pasar menurun, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) turut terdampak.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel berencana melakukan koordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memastikan kebijakan harga sawit dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian bagi petani.
Bagi masyarakat Bangka Belitung, sawit merupakan komoditas strategis yang menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga. Karena itu, harapan petani saat ini adalah harga TBS sawit kembali stabil, tata niaga berjalan adil, dan kesejahteraan petani dapat terus terjaga. (LN/007)
