Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan penguatan dilakukan melalui penyesuaian susunan Badan Kehormatan (BK), termasuk pada posisi ketua. BK dinilai memiliki peran penting dalam menjaga marwah lembaga melalui penegakan kode etik dan disiplin anggota.
“BK harus benar-benar menjadi pengawas lembaga dan mampu menegakkan disiplin secara objektif, baik terhadap anggota maupun pimpinan,” kata Didit usai rapat paripurna PAW DPRD Babel, Senin (23/2/2026).
Selain penguatan internal, DPRD juga menerima aspirasi dari perwakilan masyarakat pertambangan yang meminta kepastian hukum serta keberlanjutan usaha tambang rakyat.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihak manajemen PT Timah Tbk telah merespons dan mengusulkan pertemuan dengan DPRD. Jadwal yang semula direncanakan Selasa diusulkan bergeser ke Kamis menyesuaikan agenda dewan. Hingga kini, komunikasi lanjutan masih dilakukan untuk memastikan teknis dan lokasi pertemuan.
Didit menambahkan, saat ini DPRD tengah memfokuskan kerja sejumlah Panitia Khusus (Pansus). Salah satunya Pansus plasma sawit untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajiban plasma kepada masyarakat.
Selain itu, DPRD juga mempercepat pembahasan Raperda Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Regulasi tersebut dinilai sangat dinantikan masyarakat karena diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penambang rakyat.
“Raperda IPR ini penting agar ada kepastian hukum dan solusi atas berbagai persoalan tambang yang selama ini terjadi,” ujarnya.
DPRD Babel menegaskan akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. (LN/007)
