Rencana tersebut terungkap dalam audiensi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel dengan Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menyampaikan langsung kondisi petani sawit di Bangka Belitung yang terdampak penurunan harga TBS dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Didit, aspirasi yang disampaikan DPRD Babel mendapat respons positif dari Kementerian Pertanian. Bahkan Menteri Pertanian disebut akan menggelar pertemuan khusus dengan perusahaan PKS dari seluruh Indonesia guna mencari solusi atas persoalan harga sawit yang dikeluhkan petani.
“Insya Allah pekan depan Menteri Pertanian akan mengundang perusahaan pabrik kelapa sawit se-Indonesia. Pertemuan tersebut juga akan melibatkan aparat penegak hukum untuk mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi petani sawit,” ujar Didit.
Ia menegaskan, DPRD Babel berharap langkah yang diambil pemerintah pusat mampu menghasilkan kebijakan konkret yang dapat mendorong perbaikan harga TBS di tingkat petani. Pasalnya, kondisi harga yang rendah saat ini dinilai telah memberikan tekanan ekonomi terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan sawit.
Selain persoalan harga sawit, DPRD Babel juga menyampaikan sejumlah kendala lain yang dihadapi petani, termasuk masalah pupuk dan tata niaga komoditas perkebunan.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Babel meminta agar penetapan harga TBS kelapa sawit dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024. Regulasi itu mengatur klasifikasi harga berdasarkan status kemitraan petani, baik petani mitra maupun nonmitra, sehingga proses penetapan harga dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan kepada petani.
“Kami berharap penentuan harga TBS benar-benar mengacu pada regulasi yang berlaku sehingga petani mendapatkan kepastian dan perlindungan,” kata Didit.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Babel juga berencana melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi, guna memastikan setiap kesepakatan yang nantinya dihasilkan dapat dijalankan secara optimal oleh seluruh pihak terkait.
Audiensi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar dan Edi Nasapta, serta anggota DPRD Babel Elvi Diana dan Me Hoa. (LN/007)
