Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat mengikuti forum “Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah” bersama Kementerian Dalam Negeri RI yang digelar secara virtual.
Forum tersebut diikuti oleh 11 kabupaten/kota terpilih di Indonesia sebagai wadah penyampaian kondisi riil daerah serta kebutuhan strategis kepada pemerintah pusat.
Dessy menegaskan, otonomi daerah tidak boleh hanya berhenti pada aspek kewenangan administratif, melainkan harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Otonomi daerah ini bukan hanya soal kewenangan, tapi bagaimana kebijakan itu benar-benar berdampak ke masyarakat,” tegasnya.
Soroti Minimnya Dukungan dan Kapasitas Pimpinan
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga menyoroti perlunya penguatan kapasitas pimpinan daerah yang dinilai belum mendapatkan dukungan maksimal dari pemerintah pusat.
Dessy mengungkapkan, sejak menjabat sekitar lima bulan, belum ada pelatihan atau pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus bagi pimpinan daerah.
“Ini kebutuhan yang sangat mendesak,” ujarnya.
Beban Fiskal dan TKD Jadi Tantangan
Di sektor fiskal, persoalan Tunjangan Khusus Daerah (TKD) dan belanja pegawai masih menjadi tantangan utama yang dihadapi daerah.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat ruang gerak pembangunan jika tidak segera mendapat solusi dari pemerintah pusat.
Status Kepulauan Pangkalpinang Dipertanyakan
Salah satu isu krusial yang disoroti adalah belum jelasnya status kepulauan untuk Kota Pangkalpinang.
Padahal, seluruh kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menyandang status tersebut.
“Seluruh kabupaten di Bangka Belitung sudah berstatus kepulauan, hanya Pangkalpinang yang belum,” kata Dessy.
Kawasan Industri Terkendala Izin Pusat
Di sektor ekonomi, rencana pengembangan kawasan industri yang akan dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga masih terkendala.
Hingga kini, perizinan dari pemerintah pusat belum rampung.
“Kami sudah menyiapkan kawasan industri, tetapi izinnya dari pemerintah pusat masih belum tersedia,” jelasnya.
Desak Respons Cepat Pemerintah Pusat
Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap berbagai persoalan tersebut segera mendapatkan respons agar tidak menghambat laju pembangunan daerah.
“Kami berharap ada respons cepat dari pemerintah pusat, karena ini menyangkut keberlanjutan pembangunan di Pangkalpinang,” tegasnya.
Penyampaian langsung ini menjadi sinyal kuat bahwa Pangkalpinang tidak ingin lagi menunggu, melainkan menuntut percepatan solusi konkret dari pemerintah pusat. (LN/007)
