FGD tersebut membahas paket kegiatan strategis sekaligus memonitor progres realisasi fisik dan keuangan OPD Tahun Anggaran 2026. Forum ini menjadi bagian dari upaya pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap on track.
“APBD bukan hanya angka, tetapi indikator dari perencanaan dan pengendalian yang kita lakukan. Output-nya harus benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Dessy.
Menurutnya, pembahasan progres realisasi 2026 penting untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan. Seluruh program, kata dia, wajib selaras dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD.
Tak hanya itu, Pemkot juga menyiapkan dua bentuk pendampingan untuk OPD, yakni pengawalan pengamanan pembangunan strategis dan pendampingan hukum. Langkah ini disebut sebagai upaya meminimalkan risiko sekaligus memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan.
Dessy pun mengingatkan, sinergi antar-OPD menjadi kunci percepatan pembangunan dan peningkatan serapan anggaran APBD 2026.
“Dengan koordinasi yang baik, program lebih efektif dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Kota Pangkalpinang,” pungkasnya. (LN/007)
