LOPANNEWS, BANGKA BELITUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang bergerak cepat dalam merespons arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait pengendalian inflasi dan antisipasi dinamika sosial, Senin (8/9/2025).
Langkah-langkah konkret telah diambil untuk memastikan stabilitas daerah tetap terjaga.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Pangkalpinang, Juhaini, mengungkapkan hal ini usai mengikuti rapat koordinasi (rakor) nasional yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian melalui Zoom Meeting.
Rakor tersebut membahas perkembangan inflasi daerah, evaluasi program tiga juta rumah, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Mendagri Tito Karnavian dalam paparannya menyampaikan data inflasi nasional terkini.
“Inflasi tahun ke tahun (year-on-year) sebesar 2,31 persen, sementara inflasi bulan ke bulan (month-to-month) terkontraksi minus 0,08 persen,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dinamika aksi unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah.
“Tercatat 228 aksi di 35 provinsi, dengan rincian 42 kabupaten/kota terjadi aksi anarkis dan 102 kabupaten/kota berjalan kondusif,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Juhaini menjelaskan kondisi inflasi di Pangkalpinang.
“Inflasi nasional year-on-year 2,3 persen, month-to-month minus 0,08 persen. Untuk Babel year-on-year 1,34 persen dan month-to-month minus 0,46 persen. Sedangkan Pangkalpinang year-on-year 1,34 persen dan month-to-month minus 0,49 persen,” urainya.
Ia juga menyebutkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi, dengan komoditas utama seperti bawang merah, beras, serta emas dan perhiasan.
Lebih lanjut, Juhaini menegaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang telah menindaklanjuti enam arahan Mendagri untuk menjaga stabilitas sosial.
“Alhamdulillah, enam arahan telah kami jalankan,” ujarnya.
Ia merinci langkah-langkah yang telah diambil, antara lain:
1. Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
2. Pertemuan dengan tokoh masyarakat
3. Apel kebangsaan dan doa bersama
4. Gerakan pangan murah (GPM) yang dilaksanakan serentak oleh Dinas Pangan dan Pertanian, serta akan digelar di seluruh kecamatan
5. Penyaluran bantuan sosial
6. Pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling)
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh camat, RT, dan RW melalui Kasatpol PP untuk mengaktifkan siskamling,” tegas Juhaini.
Terkait program tiga juta rumah, Juhaini menyatakan Pemkot Pangkalpinang telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 52 Tahun 2024.
“Ada beberapa hal yang harus kami konsultasikan dengan Kementerian Perumahan, tetapi pada prinsipnya program sudah berjalan dan pemerintah terus mendukung kebijakan nasional,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah yang responsif dan terkoordinasi ini, Pemkot Pangkalpinang menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah dinamika yang ada. (LN/007)
