LOPANNEWS, BANGKA BELITUNG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menyoroti dugaan penyaluran subsidi solar nelayan yang tidak tepat sasaran. DPRD Babel meminta pemerintah segera melakukan pendataan ulang agar subsidi BBM benar-benar diterima nelayan yang berhak.
Menurut Didit, banyak nelayan di Bangka Belitung mengeluhkan tidak menerima kuota solar subsidi sesuai ketentuan. Bahkan, ada nelayan yang seharusnya memperoleh 2.000 liter solar subsidi setiap bulan, tetapi hanya menerima sekitar 800 liter.
“Subsidi nelayan solarnya hilang. Ada yang seharusnya dapat sebulan 2.000 liter, dapatnya hanya 800 liter. Bayangkan. Artinya, hak mereka untuk mendapatkan subsidi ternyata tidak tepat sasaran,” kata Didit di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2026).
Didit mengatakan persoalan subsidi solar nelayan ini harus segera dibenahi karena menyangkut hak masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Ia mengapresiasi respons cepat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pihak Pertamina yang langsung melakukan pembahasan.
Menurutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan telah berkomitmen menyelesaikan pendataan nelayan penerima subsidi solar dalam waktu dua minggu, terhitung mulai 1 Juli 2026.
Setelah pendataan rampung, DPRD Babel akan kembali menggelar rapat bersama seluruh pihak terkait untuk menyusun mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran. Pengawasan distribusi BBM subsidi juga akan diperketat dengan melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan.
“Setelah data ini didapat, kita akan undang kembali. Sistem penyaluran dan pengawasannya akan melibatkan TNI, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ini agar ada efek jera, karena ini hak subsidi rakyat,” ujarnya.
Didit menegaskan subsidi solar merupakan hak nelayan yang setiap hari menghadapi risiko tinggi saat melaut. Karena itu, ia meminta tidak ada lagi pihak yang mengambil keuntungan dari distribusi BBM subsidi.
“Bayangkan mereka malam-malam meninggalkan istri dan anak hanya untuk melaut mencari ikan. Apalagi jika subsidi yang harus mereka dapatkan tidak diterima. Kalau memang tidak bisa membantu, tolong jangan ambil hak mereka,” tegasnya.
Ia memastikan DPRD Babel akan terus mengawal pembenahan penyaluran subsidi solar nelayan di seluruh wilayah Bangka Belitung. Langkah tersebut diambil menyusul banyaknya keluhan nelayan yang beredar di media sosial terkait sulitnya memperoleh solar subsidi.
“DPRD wajib menindaklanjuti ini. Kita sudah mendengar langsung curahan hati mereka,” tutup Didit. (LN/007)
