LOPANNEWS, JAKARTA– Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan bahwa Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) baik di pusat maupun daerah resmi dibubarkan. Pembubaran ini ditetapkan melalui Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 346 tahun 2019 pada tanggal 22 November 2019. Kamis (4/7/2024).
“Jadi TP4 sudah tak ada lagi,” tegas Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024.
Meski TP4 telah resmi dibubarkan, Burhanuddin menegaskan bahwa Kejaksaan tetap berkomitmen mendukung program pembangunan di daerah. Hal ini sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI.
“Kejaksaan diamanahkan untuk turut serta mendukung pengamanan pelaksanaan pembangunan,” ujar Burhanuddin.
Untuk menjalankan tugas pengamanan strategis, Kejaksaan kini memiliki Direktorat Pembangunan Strategis di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
Burhanuddin menjelaskan bahwa direktorat ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dengan TP4 terdahulu.
Fokus utama direktorat ini adalah menjalankan tugas secara selektif dan tidak terlibat langsung dalam hal-hal teknis guna menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan tugas.
“Kami ingin memastikan agar tak terjadi penyimpangan dalam aparatur kejaksaan dalam tugas dan fungsinya,” tambah Burhanuddin.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengungkapkan bahwa TP4 dan TP4D telah disalahgunakan menjadi alat pemeras kepala daerah.
Menurut Masinton, semangat awal pembentukan TP4D adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan, namun kenyataannya menjadi alat untuk memeras.
“Semangatnya TP4D dibentuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan, tapi kemudian jadi alat untuk, kata Presiden, ya memeras,” ujar Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2023.
Pembubaran TP4 ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan efisien tanpa adanya potensi penyalahgunaan wewenang. Kejaksaan berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan dengan cara yang lebih transparan dan akuntabel. (LN/KBO Babel/007)
