Rombongan DPRD Babel yang dipimpin Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Ojak Simon, di Jakarta.
Pertemuan tersebut merupakan respons atas keresahan petani sawit di Bangka Belitung yang mengeluhkan penurunan harga TBS dalam beberapa pekan terakhir. DPRD Babel ingin memastikan kebijakan pemerintah pusat terkait tata niaga dan ekspor CPO tidak merugikan petani sawit rakyat.
Didit Srigusjaya menjelaskan, DPRD Babel mempertanyakan kebijakan yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Mei 2026 mengenai mekanisme ekspor CPO satu pintu melalui DSI (Danantara Sumberdaya Indonesia).
Menurut Ojak Simon, kebijakan ekspor CPO satu pintu tersebut baru akan berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Saat ini pemerintah masih melakukan tahap sosialisasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sektor kelapa sawit.
Meski demikian, DPRD Babel meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi dampak yang telah dirasakan petani. Pasalnya, sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) di daerah disebut telah menurunkan harga pembelian TBS hingga rata-rata Rp1.000 per kilogram.
Didit menilai penurunan harga yang terjadi terlalu cepat dan memberatkan petani. Ia menyayangkan respons sebagian pelaku industri sawit yang langsung menekan harga TBS sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan.
“Harga TBS di tingkat petani terjun bebas, sementara biaya produksi terus meningkat,” ungkap Didit.
Menurutnya, kondisi petani saat ini semakin sulit karena selain menghadapi harga sawit yang anjlok, mereka juga harus menanggung tingginya harga pupuk dan biaya perawatan kebun yang terus meningkat.
DPRD Babel pun meminta pemerintah pusat lebih bijak dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan sektor kelapa sawit. Sebab, sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Bangka Belitung.
Jika harga sawit terus merosot, dampaknya tidak hanya dirasakan petani, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, aktivitas perdagangan, hingga pertumbuhan ekonomi daerah.
DPRD Babel berharap pemerintah pusat segera melakukan intervensi agar harga TBS kembali stabil dan kesejahteraan petani sawit di Bangka Belitung tetap terjaga. (LN/007)
