LOPANNEWS, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (30/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Hidayat Arsani menyampaikan bahwa realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 secara umum berjalan dengan baik. Menurutnya, target pendapatan daerah berhasil dicapai secara optimal, sementara belanja daerah tetap diarahkan pada program-program prioritas pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan beberapa program yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Pemerintah Provinsi Babel, kata dia, berkomitmen melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Apa yang telah diaudit oleh BPK, apa yang sudah disampaikan, yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki,” tegas Hidayat Arsani.
Ia juga menilai rekomendasi DPRD merupakan bentuk pengawasan yang konstruktif sekaligus menjadi masukan penting dalam menyempurnakan tata kelola pemerintahan. Seluruh catatan dan rekomendasi tersebut dipastikan akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menutup sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi, DPRD, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan menjadi instrumen utama untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. (LN/007)
