LOPANNEWS, BANGKA BELITUNG — Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar, merespons sejumlah aspirasi yang disampaikan Aliansi Masyarakat Terzolimi Bangka Belitung (ALMASTER). Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Banmus DPRD Babel, Kamis (10/9/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi pembahasan yakni terkait kawasan hutan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Eddy mengatakan, pengajuan perubahan atau pengalihan peruntukan kawasan hutan tetap dimungkinkan sepanjang mengikuti ketentuan yang berlaku.
Menurut Eddy, momentum pembahasan tata ruang di tingkat kabupaten dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan usulan terkait kawasan tersebut.
“Kalau berkaitan dengan kawasan hutan, memang dalam aturan bisa diajukan untuk peralihan penggunaan lain. Mumpung ada pembahasan tata ruang tingkat kabupaten, itu bisa diajukan,” kata Eddy usai audiensi.
Meski demikian, Eddy menegaskan pengajuan tidak bisa dilakukan secara langsung ke tingkat pusat. Usulan harus dimulai dari tingkat pemerintahan paling bawah sebelum diteruskan secara berjenjang.
“Usulannya harus dari bawah, kepala desa, kabupaten, kemudian provinsi. Kita tinggal proses untuk menyinkronkan dan disampaikan ke kementerian, karena ini sepenuhnya kewenangan Kementerian Kehutanan,” ujarnya.
Selain persoalan kawasan hutan, audiensi ALMASTER bersama DPRD Babel juga membahas evaluasi tata kerja Satgas Tri Cakti. Eddy menyebut pihak terkait telah memberikan tanggapan terhadap masukan yang disampaikan masyarakat.
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di lapangan tetap terbuka, termasuk jika ditemukan dugaan penyimpangan prosedur yang dilakukan oknum tertentu.
“Evaluasi tata kerja Satgas juga sudah ditanggapi. Mereka terbuka untuk evaluasi dan terbuka atas kritikan, termasuk penyampaian kalau ada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan terhadap prosedur,” kata Eddy.
Persoalan tata kelola pertambangan timah turut menjadi bagian dari aspirasi yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Eddy berharap berbagai persoalan yang disampaikan ALMASTER dapat terus dikomunikasikan melalui jalur dialog.
“Hal-hal lainnya mudah-mudahan bisa dibicarakan, termasuk tata kelola timah. Itu sudah dibicarakan dan ditanggapi juga. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar dan kawan-kawan menyampaikan aspirasinya dengan bijaksana,” ujarnya.
Eddy menilai penyampaian aspirasi melalui forum RDP menjadi bagian penting untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Bangka Belitung. DPRD Babel, kata dia, akan menindaklanjuti hal-hal yang memang menjadi kewenangan daerah sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. (LN/007)
