LOPANNEWS, BANGKA BELITUNG — Pembangunan Rumah Sakit Jantung di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dipastikan belum bisa direalisasikan pada APBD Tahun Anggaran 2027. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Babel sepakat menunda proyek tersebut karena keterbatasan anggaran dan enggan mengambil risiko utang lewat skema dana pinjaman.
Keterangan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Nasapta, usai Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD 2026 dan Penyampaian APBD 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (31/8/2026).
“Di 2027 kita belum bisa melaksanakan pembangunan rumah sakit jantung dikarenakan kita semua sepakat dengan Bapak Gubernur juga untuk tidak memakai anggaran itu dari dana pinjaman,” tegas Edy.
Meskipun tertahan, DPRD menegaskan tetap mendukung keberadaan fasilitas medis tersebut. Pihaknya mendesak pemerintah pusat agar segera mencairkan dana bagi hasil (DBH) serta royalti timah yang menjadi hak daerah sebagai alternatif sumber dana utama.
“Insyaallah seperti kata Bapak Gubernur tadi, harus ada. Sebagai program yang sangat baik kita mendukung, tetapi tinggal uangnya. Mudah-mudahan pemerintah pusat cepat mengucurkan DBH dan royalti timah kepada kita, karena memang hak kita,” tambahnya.
Prioritaskan Sektor Kesehatan dan Pendidikan
Dengan nilai nominal APBD 2027 yang diproyeksikan berada di kisaran Rp 2 triliun lebih, DPRD Babel mendorong Pemprov untuk bersikap rasional. Alokasi APBD diprioritaskan penuh pada pemenuhan layanan dasar masyarakat, yakni pendidikan dan kesehatan, sebelum menyasar program non-prioritas lainnya.
“Layanan dasar itu penting sekali, harus kita bereskan dulu, baik kesehatan, pendidikan, semua. Termasuk pembayaran semua yang dasar-dasar. Nanti kalau ada ruang fiskal lebih, baru kita gunakan untuk hal non-prioritas yang memberi feedback nyata bagi masyarakat,” ujar Edy.
Antisipasi Kemarau, Bantuan Air Bersih Disalurkan
Di samping pembahasan postur anggaran jangka panjang, DPRD Babel juga mengawal penanganan dampak musim kemarau saat ini. Pemerintah Provinsi Babel dipastikan telah menyiagakan alokasi anggaran darurat melalui OPD terkait untuk menyalurkan bantuan air bersih.
Edy memastikan proses intervensi bagi masyarakat yang kesulitan air bersih sudah berjalan di lapangan.
“Pastinya itu sudah ada anggaran-anggaran untuk membantu di OPD terkait. Bantuan air sudah mulai dijalankan,” pungkasnya. (LN/007)
