LOPANNEWS, PANGKALPINANG – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, memastikan pemerintah daerah tengah menyiapkan program bantuan pembayaran SPP bagi siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah swasta. Program ini diusulkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan sekolah swasta di tengah tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak ke sekolah negeri.
Menurut Didit, bantuan tersebut menyasar sekitar 2.000 siswa dari keluarga kurang mampu di seluruh Bangka Belitung. Melalui skema yang diusulkan, biaya SPP akan ditanggung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Jangan sampai semuanya ingin masuk sekolah negeri, sementara sekolah swasta menjadi kosong. Sekolah swasta juga harus kita pikirkan,” kata Didit, Senin (13/7/2026).
Ia menjelaskan, besaran bantuan yang disiapkan maksimal Rp250 ribu per siswa setiap bulan, dengan total anggaran sekitar Rp5,9 miliar.
“Kurang lebih 2.000 orang akan dibiayai uang sekolah bulanannya di sekolah swasta melalui APBD. Kemampuan maksimal kita Rp250 ribu per orang, total anggarannya sekitar Rp5,9 miliar,” ujarnya.
Didit menegaskan, proses penentuan penerima bantuan tidak akan diintervensi DPRD maupun Pemerintah Provinsi. Pendataan dan penetapan calon penerima sepenuhnya menjadi kewenangan Dinas Pendidikan bersama masing-masing sekolah.
“Datanya sudah dimiliki Dinas Pendidikan. DPRD maupun Gubernur tidak ikut campur siapa yang berhak menerima. Itu kami serahkan kepada sekolah masing-masing,” tegasnya.
Selain bantuan SPP, Didit mengungkapkan kebutuhan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu juga akan dibantu melalui kolaborasi dengan Baznas dan PT Timah.
“Untuk seragam sekolah bagi siswa yang tidak mampu akan dibantu oleh Baznas dan PT Timah. Sedangkan uang sekolah siswa swasta ditanggung melalui APBD Bangka Belitung,” pungkasnya. (LN/007)
