Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Sekda Kota Pangkalpinang, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, para lurah serta camat setempat.
Dalam kesempatan itu, Prof Udin menjelaskan sebanyak 622 warga menerima bantuan pangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui Bulog. Bantuan yang diberikan berupa beras sebanyak 20 kilogram serta minyak goreng untuk masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2.
“Sebanyak 622 orang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui Bulog. Bantuan berupa beras 20 kilogram dan minyak goreng. Ini merupakan upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” ujar Prof Udin kepada awak media.
Ia mengatakan program bantuan pangan tersebut juga menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi daerah.
“Selain bantuan pangan, kami juga melakukan operasi pasar sebagai bagian dari pengendalian inflasi di Kota Pangkalpinang agar harga kebutuhan pokok tetap stabil,” katanya.
Terkait sempat tertundanya penyaluran bantuan tahap kedua akibat keterbatasan stok beras, Prof Udin meminta Bulog agar distribusi beras ke Pangkalpinang dapat berjalan lebih lancar sehingga penyaluran kepada masyarakat tidak mengalami keterlambatan.
“Kami menghimbau kepada Bulog agar pengiriman beras bisa lebih lancar sehingga bantuan dapat lebih cepat disalurkan kepada masyarakat,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Prof Udin juga menyampaikan rencana pelaksanaan Salat Iduladha yang akan digelar di Alun-Alun Taman Merdeka, sama seperti pelaksanaan Salat Idulfitri sebelumnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang juga akan menyalurkan hewan kurban bantuan dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat di kawasan Pangkal Arang.
“Kami juga akan melaksanakan pemotongan hewan kurban bantuan dari Bapak Presiden dan akan disalurkan melalui salah satu masjid di daerah Pangkal Arang untuk masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan terkait kondisi sejumlah aset daerah yang terbengkalai, termasuk bangunan eks Gedung Capat Taman Sari, Prof Udin mengakui pemerintah kota tengah melakukan evaluasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.
Menurutnya, berdasarkan hasil monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pemerintah daerah diminta memastikan status kepemilikan aset serta melakukan pemeliharaan terhadap aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita akui dari hasil monitoring KPK, pemerintah kota diharapkan memastikan kepemilikan aset-aset daerah dan mengoptimalkan aset yang selama ini terbengkalai,” katanya.
Sementara terkait tingginya belanja pegawai dalam APBD 2026 yang mencapai sekitar 53 persen, Prof Udin menegaskan Pemerintah Kota Pangkalpinang akan melakukan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat pendapatan daerah.
“Kami akan melakukan efisiensi dan mengoptimalkan pendapatan daerah, baik dari sektor investasi maupun pendapatan asli daerah. Kebocoran pada sektor retribusi dan pajak juga akan terus kami tekan,” pungkasnya. (LN/007)
