LOPANNEWS, PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Koperasi se-Kota Pangkalpinang di Balai Betason, Lantai II Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, didampingi Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM (Kopdag UMKM) Yasin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan Kodim 0413/Bangka.
Rakor digelar sebagai forum koordinasi sekaligus ruang diskusi bagi pengurus koperasi untuk memperoleh pemahaman terkait pengembangan Koperasi Merah Putih dan arah pengelolaannya di Kota Pangkalpinang.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan pemerintah daerah mendorong percepatan pembentukan dan pengembangan Koperasi Merah Putih. Menurutnya, rakor menjadi wadah untuk menjawab berbagai pertanyaan dan kendala yang dihadapi para pengurus koperasi.
“Melalui rakor ini akan ada sesi tanya jawab sehingga berbagai hal yang selama ini belum dipahami oleh para pengurus koperasi bisa dijelaskan bersama narasumber,” kata Dessy.
Ia juga membuka peluang pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Pangkalpinang yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Aset-aset milik Pemkot yang masih kosong atau terbengkalai, apabila secara aturan memungkinkan, bisa dimanfaatkan oleh koperasi untuk kegiatan produktif seperti pertanian perkotaan, UMKM maupun pengembangan kawasan ekowisata,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kopdag dan UMKM Kota Pangkalpinang, Yasin, menegaskan pengembangan koperasi harus disesuaikan dengan karakteristik daerah.
Menurutnya, Pangkalpinang merupakan kota perdagangan dan jasa sehingga model usaha koperasi juga harus mengakomodasi potensi tersebut.
“Kota Pangkalpinang bukan daerah pertanian maupun perkebunan. Kita adalah kota perdagangan dan jasa. Karena itu Koperasi Merah Putih diharapkan mampu mendukung distribusi kebutuhan masyarakat, misalnya melalui pembangunan gudang yang dapat menjadi pusat distribusi sembako, LPG, dan kebutuhan pokok lainnya,” jelas Yasin.
Ia menambahkan berbagai masukan dan pertanyaan peserta akan dibahas bersama narasumber dalam forum rakor tersebut.
Perwakilan Dandim 0413/Bangka, Mayor Ronal Manik, menjelaskan Kodim berperan sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pendampingan selama proses pengembangan Koperasi Merah Putih.
“Kami dari Kodim sifatnya hanya memberikan asistensi dan pendampingan, termasuk apabila ada kendala di lapangan dalam pembangunan maupun pengadaan lahan. Kami bukan pelaku utama, melainkan membantu agar program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Mayor Ronal juga menilai pengembangan koperasi ke depan tidak hanya berfokus pada perdagangan, tetapi perlu mengikuti perkembangan ekonomi digital.
Menurutnya, sistem pelayanan koperasi harus mulai terintegrasi dengan teknologi digital, termasuk sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS maupun layanan keuangan digital lainnya.
“Harapannya seluruh pelayanan koperasi nantinya tersambung dengan instrumen pembayaran digital sehingga masyarakat semakin mudah mengakses layanan koperasi. Yang menjadi operator tetap masyarakat setempat, sementara kami hanya memberikan pendampingan dan masukan,” ujarnya.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap Koperasi Merah Putih mampu berkembang sesuai karakteristik daerah, memperkuat perekonomian masyarakat, serta memanfaatkan potensi aset daerah secara produktif dan berkelanjutan. (LN/007)
