LOPANNEWS, PANGKALPINANG — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bersama DPRD Babel menyepakati pengesahan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Senin (9/11/2026).
Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Babel di Air Itam, Pangkalpinang, yang dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, serta dihadiri jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda.
Dalam sambutannya, Hidayat menegaskan APBD 2027 harus menjadi landasan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah diarahkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi.
“Untuk rakyat, demi rakyat. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini. Mari kita laksanakan APBD ini dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujar Hidayat.
Selain APBD 2027, pengesahan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan juga menjadi perhatian. Regulasi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan hak perempuan, memperluas kesempatan ekonomi serta mendorong pencegahan kekerasan dan diskriminasi.
Hidayat berharap perda tersebut menjadi landasan kebijakan yang memberikan perlindungan nyata bagi perempuan di Bangka Belitung.
Terkait Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), pengesahannya ditunda untuk pembahasan lebih lanjut.
Pemerintah provinsi bersama DPRD akan kembali mencermati sejumlah substansi agar pengaturan pemanfaatan ruang laut tetap memperhatikan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan pesisir.
Hidayat mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi dalam menjalankan kebijakan pembangunan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(LN/007)
