LOPANNEWS, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang memperkuat pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Harga kebutuhan pokok, pasokan gula hingga tarif angkutan udara menjadi perhatian untuk menjaga daya beli masyarakat.
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Pemkot Pangkalpinang dari Smart Room Center (SRC), Gedung Tudung Saji, Senin (9/11/2026). Rapat dipimpin Sekjen Kemendagri RI, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, melalui Zoom Meeting.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mengatakan pengendalian inflasi menjadi prioritas karena berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan data BPS Oktober 2026, inflasi tahunan Pangkalpinang mencapai 3,31 persen, sedikit di atas nasional sebesar 3,23 persen. Namun, secara bulanan Pangkalpinang justru mengalami deflasi 0,55 persen, sementara nasional mengalami inflasi 0,22 persen.
Penurunan harga sejumlah komoditas, termasuk daging ayam, menjadi salah satu faktor pendorong deflasi tersebut.
“Ini menjadi perkembangan positif yang harus kita pertahankan. Namun, kami tidak boleh lengah karena pergerakan harga komoditas pangan masih sangat dinamis,” ujar Juhaini.
Ia mengatakan, Pemkot terus memperkuat pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok serta berkoordinasi dengan distributor untuk memastikan pasokan tetap aman. Kenaikan harga gula dan tarif angkutan udara juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menjelang Nataru, TPID akan meningkatkan pengawasan distribusi dan ketersediaan bahan pokok guna mengantisipasi kelangkaan maupun lonjakan harga.
Selain pengendalian inflasi, rapat tersebut membahas dukungan Pemkot Pangkalpinang terhadap Program Pembangunan 3 Juta Rumah, melalui pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), inventarisasi lahan serta dukungan perizinan dan infrastruktur dasar.
“Kami mendukung Program 3 Juta Rumah melalui koordinasi lintas perangkat daerah, terutama pendataan masyarakat yang membutuhkan rumah, identifikasi potensi lahan dan dukungan infrastruktur,” ungkapnya.
Rapat turut diikuti perwakilan Bapperida, Bakeuda, Disparper, Disperkim serta Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Juhaini berharap koordinasi lintas perangkat daerah terus diperkuat agar stabilitas harga terjaga dan masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. (LN/007)
