Didit memastikan bahwa aktivitas pertambangan di perairan Tanjung Niur merupakan pelanggaran, setelah dilakukan verifikasi bersama Dinas Pertambangan dan Dinas Kelautan.
“Hasil pengecekan sudah jelas, objek permasalahan ini berada di zona tangkap nelayan, bukan zona pertambangan. Artinya, ada pelanggaran Perda. Aktivitas tambang di sana tidak bisa dibenarkan,” tegas Didit.
Imo
Ia langsung menginstruksikan kepada jajaran PT Timah (Persero) Tbk, khususnya Kepala Unit Produksi di wilayah Bangka dan Bangka Barat, untuk segera menghentikan seluruh aktivitas tambang dan menarik keluar armada dari lokasi.
“Kami minta tanpa penundaan, seluruh aktivitas pertambangan di zona tangkap nelayan harus dihentikan dan dikosongkan,” ujarnya.
Didit menegaskan, keputusan ini bukan tanpa alasan. Sekitar 90 persen masyarakat di kawasan tersebut bergantung pada sektor perikanan.
“Kalau tambang dibiarkan masuk ke zona nelayan, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tapi ancaman langsung terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir,” katanya.
Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung panas, terungkap bahwa pihak PT Timah mengaku belum memahami secara detail batas wilayah operasional yang bersinggungan dengan zona tangkap nelayan.
Perwakilan PT Timah, Hendra, menyebutkan adanya kendala teknis dalam pemetaan wilayah laut antara IUP perusahaan dan area tangkap nelayan di wilayah Sika dan Tanjung Niur.
“Terkait batas-batas laut, terutama di titik Gosong Tanjung Niur atau Sika, kami memang belum mengetahui secara persis batasannya,” ungkap Hendra.
Meski demikian, pihak PT Timah mengklaim telah menghentikan sementara aktivitas di beberapa titik sebagai respons atas aspirasi masyarakat, meskipun sebelumnya operasional sempat kembali berjalan pada Sabtu pekan lalu. (LN/007)
