Hal tersebut disampaikan usai Sidang Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (4/5/2026), yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025.
Menurut Saparudin, kebocoran PAD terutama terjadi pada sektor pajak dan retribusi akibat masih digunakannya sistem manual yang rentan penyimpangan.
Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kota Pangkalpinang akan meluncurkan Super App dalam waktu dekat.
“Dua bulan ke depan kita launching Super App Pangkalpinang. Ini untuk menutup celah kebocoran, terutama di retribusi parkir dan sampah,” ujarnya.
Aplikasi tersebut akan mengintegrasikan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pendapatan daerah.
Selain itu, Pemkot juga menyoroti lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum optimal dalam menjalankan program secara terpadu.
Tak kalah penting, sejumlah regulasi daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota (Perwako) juga akan direvisi agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan aset daerah turut menjadi perhatian. Dari total aset yang dimiliki, sekitar 1.500 titik belum memiliki sertifikat.
“Yang sudah bersertifikat sekitar 2.500. Sisanya 1.500 lagi, mayoritas jalan setapak di permukiman,” jelasnya.
Pemkot menargetkan seluruh aset tersebut dapat disertifikasi dalam waktu dua tahun, dengan target 700 sertifikat rampung pada tahun 2026.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan dan aset daerah, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. (LN/007)
