LOPANNEWS, PANGKALPINANG – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tujuh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Pangkalpinang, Kamis (29/10/2026). Sidak ini dilakukan menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan BBM bersubsidi dan dugaan praktik penyimpangan distribusi.
Dalam sidak tersebut, Hidayat menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi oknum nakal yang mencoba menyalahgunakan penyaluran BBM. Ia juga memperingatkan pengelola SPBU agar memastikan distribusi bahan bakar berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Tujuh SPBU yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi SPBU Selindung Baru, Pangkal Balam, Kampung Opas, Jalan Ahmad Yani, Keramat Jalan Mentok, Aspol Jalan Selan, serta SPBU Kelurahan Kampung Dul. Pemeriksaan melibatkan aparat kepolisian, Satpol PP, Dinas Pertambangan, dan instansi terkait lainnya.
Hidayat mengatakan, sidak dilakukan untuk memeriksa kondisi stok BBM, proses penyaluran, ketepatan alat ukur atau bejana tera, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan tersebut diharapkan mampu memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang berhak, termasuk pedagang kecil, sekaligus mengurangi antrean panjang di SPBU.
“Kita akan melaksanakan sidak yang tak mengenal waktu ini ke semua SPBU, jadi seluruh aparat kita libatkan, kita mulai dari SPBU depan Samsat. Kita buktikan bersama mulai dari cek fisik hingga cek tangki yang mencurigakan akan kita amankan,” ujar Hidayat.
Ia menegaskan, distribusi BBM harus berlangsung transparan dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, masyarakat tidak boleh kesulitan mendapatkan bahan bakar akibat ulah pihak-pihak yang diduga mencari keuntungan dengan melanggar ketentuan.
“Untuk pengelola SPBU, jangan takut melaporkan ke pihak kepolisian jika ditemukan oknum nakal, baik itu dari pihak polisi maupun tentara atau pihak usaha lainnya. Jika terindikasi bermain curang, saya tidak segan-segan untuk memberhentikan hak izin operasi SPBU kalian,” tegasnya.
Hidayat juga meminta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mulai dari wali kota, bupati, Kapolda, Kapolres, Danlanal hingga Danrem, untuk ikut terlibat dalam pengawasan di lapangan. Koordinasi lintas instansi dinilai penting agar persoalan distribusi BBM dapat ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kapolresta Pangkalpinang Kombes Pol Indra Wijatmiko menyatakan akan menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda serta pemilik, manajer, dan staf SPBU. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan gubernur sekaligus mengantisipasi potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM.
“Kita akan tindak tegas apabila ada temuan-temuan di sini. Saya akan meminta pihak Pertamina untuk mencabut hak izin operasi. Kita juga butuh dukungan dari masyarakat untuk tidak takut melapor ke kami,” tegas Indra.
Hidayat memastikan pengawasan tidak hanya dilakukan di Pangkalpinang. Pemerintah Provinsi Babel juga merencanakan sidak ke Kabupaten Bangka Barat, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Ia menyebut stok BBM saat ini masih aman dan meminta seluruh SPBU menjaga distribusi agar tidak merugikan masyarakat maupun negara.
“Yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang baik. Distribusi BBM harus tertib, sesuai aturan, dan tepat sasaran. Saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh SPBU di Babel ini tidak ada lagi indikasi-indikasi yang merugikan negara,” tutup Hidayat.
Turut mendampingi dalam sidak tersebut Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Kepala Biro Umum, jajaran Polresta Pangkalpinang, Forkopimda Kota Pangkalpinang, pengawas metrologi minyak, serta pihak terkait lainnya. (LN/007)
