LOPANNEWS, PANGKALPINANG — Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi, kembali menyoroti rencana revisi tata ruang laut, khususnya terkait usulan memasukkan wilayah perairan Bangka Selatan sebagai zona tangkap nelayan dan bebas dari aktivitas pertambangan laut.
Hal tersebut disampaikannya usai pengesahan APBD Tahun Anggaran 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam Rapat Paripurna DPRD Babel, Senin (9/11/2026).
Beliadi menjelaskan, persoalan muncul karena sejumlah wilayah yang semestinya menjadi kawasan tangkap nelayan justru masuk dalam peruntukan wilayah pertambangan laut. Kondisi tersebut dinilai perlu dievaluasi melalui revisi tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Menurutnya, usulan tata ruang tersebut sebenarnya telah diajukan sejak 2017 oleh pemerintah kabupaten terkait. Namun, diduga saat proses pengusulan belum seluruh aspirasi masyarakat dan kebutuhan nelayan terakomodasi secara menyeluruh.
“Mungkin pada waktu pengusulan tersebut, bupati dan masyarakatnya belum melakukan komunikasi yang komprehensif. Sehingga banyak yang menjadi keinginan masyarakat untuk menjadikan wilayah tangkap nelayan, malah terusulkan menjadi wilayah tambang,” kata Beliadi.
Ia menyebutkan, pengusulan wilayah dalam tata ruang pada dasarnya berasal dari pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, apabila terdapat aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam dokumen sebelumnya, revisi menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan.
“Ya memang karena kesalahan masa lalu, kita perbaiki-perbaiki waktu sekarang,” ujarnya.
Beliadi juga menjelaskan bahwa pembahasan revisi tersebut berkaitan dengan wilayah Pulau Bangka, termasuk rencana memasukkan kawasan perairan Bangka Selatan sebagai wilayah tangkap nelayan.
Sementara itu, untuk wilayah Belitung, menurutnya belum terdapat usulan perubahan serupa. Ia menyebut kawasan tersebut tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan wilayah laut, terlebih Belitung telah memperoleh pengakuan UNESCO Global Geopark.
Di sisi lain, Beliadi menegaskan keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tetap harus menjalankan pelayanan publik dan menentukan prioritas pembangunan secara maksimal, meskipun realisasi program harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
” Dalam keadaan kekurangan anggaran pun, kita tetap harus memberikan pelayanan yang maksimal. Prioritas-prioritas pembangunan juga harus tetap dilakukan secara maksimal, walaupun mungkin targetnya 20, yang kita lakukan bisa di bawah itu,” ungkapnya.
Selain membahas tata ruang laut, Beliadi turut menyoroti pengesahan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang telah disetujui dalam rapat paripurna tersebut.
Ia menilai regulasi tersebut dibutuhkan mengingat persoalan kekerasan terhadap perempuan, perceraian, serta berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga masih menjadi perhatian.
Menurutnya, keberadaan perda diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan sekaligus memastikan hak-hak mereka mendapatkan perhatian dan pemenuhan yang lebih optimal.
“Semoga dengan perda ini sudah diparipurnakan, ke depannya kekerasan terhadap perempuan dan persoalan perempuan yang mengalami perceraian bisa lebih diperhatikan, sehingga hak-hak perempuan dapat lebih dioptimalkan,” tutup Beliadi. (LN/007)
