LOPANNEWS, PANGKALPINANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan bersama tersebut diambil dalam Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, S.H., M.H., bertempat di Ruang Paripurna DPRD Babel, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna turut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, para Wakil Ketua DPRD—Eddy Iskandar, Edi Nasapta, dan Beliadi—serta jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Babel.
Dalam agenda pandangan akhir fraksi, sebanyak tujuh fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara bulat menyatakan setuju dan mendukung penuh pengesahan kedua regulasi daerah tersebut.
Juru bicara Fraksi Partai Gerindra saat menyampaikan pendapat akhir fraksi menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi anggaran dan perlindungan masyarakat.
”Kami dari Fraksi Partai Gerindra menyetujui dua rancangan peraturan daerah ini untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” ujar perwakilan Fraksi Gerindra di hadapan pimpinan dan anggota dewan.
Sementara itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dedi Apriandy, membacakan naskah berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Gubernur terkait postur rancangan APBD TA 2027.
Berdasarkan laporan keputusannya, struktur APBD TA 2027 disepakati dengan rincian target Pendapatan Daerah sebesar Rp2,111 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp2,235 triliun. Defisit anggaran sebesar Rp124,24 miliar ditutupi melalui Pembiayaan Netto dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan sebesar nihil.
”Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan kami persilakan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Sekwan Dedi saat membacakan petikan keputusan di Gedung DPRD.
Selain pengesahan APBD TA 2027 dan Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Rapat Paripurna ini juga menyepakati langkah tindak lanjut terkait Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengapresiasi kerja keras seluruh fraksi dan jajaran eksekutif yang telah menyelesaikan pembahasan raperda tepat waktu demi kepentingan masyarakat Bangka Belitung.
”Dengan disetujuinya Ranperda APBD 2027 dan Ranperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini, kita berharap program-program prioritas pembangunan dan perlindungan hak-hak perempuan di Bangka Belitung dapat terealisasi secara optimal,” pungkas Didit menutup jalannya paripurna. (LN/007)
