LOPANNEWS, PANGKALPINANG — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Me Hoa, menyoroti persoalan pemutakhiran data desil masyarakat yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan di lapangan.
Sorotan tersebut terutama menyangkut warga yang berada pada kelompok ekonomi menengah atau kategori abu-abu. Menurut Me Hoa, kondisi riil masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam proses pembaruan data agar klasifikasi desil tidak hanya berdasarkan data administratif.
Hal itu disampaikan Me Hoa dalam pembahasan penyelesaian persoalan data desil masyarakat, Jumat (2/10/2026). Ia meminta proses pemutakhiran dilakukan secara jelas, termasuk mengenai waktu pembaruan data dan mekanisme yang harus diketahui masyarakat.
Me Hoa mencontohkan adanya warga yang belum memiliki rumah sendiri dan masih tinggal dengan status mengontrak, namun tercatat memiliki Kartu Keluarga (KK) sendiri. Kondisi seperti ini, menurutnya, perlu mendapat perhatian dalam proses verifikasi.
“Rumah tidak punya, ngontrak, tapi KK sendiri. Ini juga perlu atensi khusus,” ujar Me Hoa.
Ia menilai, pembenahan data desil menjadi momentum untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat benar-benar tergambarkan secara akurat. Data tersebut penting karena berkaitan dengan penentuan sasaran berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah.
Me Hoa juga mempertanyakan kejelasan waktu pemutakhiran data. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui kapan data diperbarui sehingga warga yang merasa terdapat ketidaksesuaian dapat memahami tahapan dan mekanisme penyelesaiannya.
“Selain data memang sudah di-update, pertanyaan jadi begini, kapan di-update-nya?” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, Me Hoa juga menyampaikan bahwa Komisi IV DPRD Babel mendapat tugas mengundang Bulog sebagai pihak yang menyalurkan bantuan pangan non tunai berupa beras pada Rabu mendatang. Informasi tersebut akan diteruskannya kepada Ketua Komisi IV dan anggota komisi lainnya.
Selain persoalan akurasi data, Me Hoa memberikan perhatian khusus terhadap potensi penipuan yang memanfaatkan proses pemutakhiran desil. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku sebagai petugas BPS, aparat desa, atau pihak lain yang menawarkan bantuan untuk mengubah status desil.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai mekanisme pendataan dan pentingnya menjaga informasi pribadi. Hal ini dinilai penting karena modus penipuan dapat memanfaatkan momentum ketika warga sedang berusaha memperbaiki data kesejahteraan atau memperoleh bantuan sosial.
“Kita sekarang rentan dengan penipuan-penipuan, baik telepon online maupun tidak. Mohon sekali lagi, edukasi masyarakat,” tegasnya.
Me Hoa mengingatkan, oknum penipu dapat menyamar seolah-olah sebagai pihak yang membantu masyarakat memperbaiki status desil. Warga diminta memastikan identitas petugas dan tidak memberikan data pribadi atau informasi rahasia kepada pihak yang tidak dapat diverifikasi.
“Dia bisa menyamar sebagai penolong, entah petugas BPS atau apa, dari kepala desa. Nah ini bahaya, nanti bukannya dapat perubahan desil, tapi dapat masalah,” ungkapnya.
Ia berharap pembenahan data desil tidak hanya menghasilkan data yang lebih akurat, tetapi juga dibarengi edukasi publik yang memadai. Dengan demikian, upaya pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial dapat berjalan tanpa membuka celah bagi masyarakat menjadi korban penipuan. (LN/007)
