Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah, khususnya terkait sektor pendidikan. Hidayat menilai audiensi ini penting untuk memperkuat arah kebijakan pendidikan nasional, sekaligus menyampaikan kondisi riil di daerah.
“Audiensi ini bukan hanya silaturahmi, tapi momentum strategis untuk menyampaikan tantangan pendidikan di daerah,” ujar Hidayat.
Ia berharap kunjungan kerja Komisi X DPR RI dapat mendorong pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Babel.
Sementara itu, Hetifah mengatakan pihaknya tengah mengumpulkan berbagai masukan dari daerah sebagai bahan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
“Kami ingin mendapatkan gambaran langsung kondisi pendidikan di daerah, termasuk kekurangan guru dan kebutuhan sekolah baru,” kata Hetifah.
Ia menyoroti masih adanya wilayah yang belum terlayani pendidikan menengah, khususnya SMA, sehingga menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan ke depan.
Selain agenda pendidikan, Hidayat juga menerima audiensi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Babel serta perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Pertemuan tersebut membahas penguatan pengawasan keuangan, tata kelola pemerintahan, serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
Hidayat menegaskan komitmen Pemprov Babel untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan.
“Peran BPKP sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujarnya. (LN/007)
