LOPANNEWS, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang menjalani proses audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah, Rabu (18/6/2025). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah kota dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks SPBE yang saat ini berada di angka 3,81 dengan predikat “Sangat Baik”.
Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Mie Go, yang hadir sebagai narasumber utama, menekankan pentingnya kerja sama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mempercepat transformasi digital pemerintahan.
“Capaian kita tahun lalu sangat membanggakan. Tapi untuk naik kelas, kita butuh kolaborasi yang lebih erat, terutama dalam penguatan infrastruktur dan keamanan aplikasi,” ujar Mie Go di hadapan peserta audit.
Audit SPBE ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk evaluasi eksternal, tetapi juga menjadi forum pemetaan tantangan internal antar-OPD. Setiap unit kerja diminta menyampaikan perkembangan dan kendala dalam penerapan indikator SPBE, mulai dari keterbatasan perangkat teknologi hingga kebutuhan sistem keamanan siber yang lebih kuat.
* Studi Banding ke Sumedang Jadi Langkah Nyata
Sebagai upaya mempercepat digitalisasi birokrasi, Pemkot Pangkalpinang sebelumnya telah melakukan studi banding ke Kabupaten Sumedang pada Mei 2025. Dari kunjungan tersebut, pemerintah kota berupaya menjalin kerja sama antardaerah, terutama dalam pemanfaatan aplikasi bersama seperti e-Office dan e-SAKIP.
“Sumedang sudah punya praktik baik dalam pengelolaan SPBE. Kita harap bisa menjalin kolaborasi implementatif agar bisa segera diterapkan di Pangkalpinang,” kata Mie Go.
Menuju Pemerintahan Cerdas
Dengan audit yang menyeluruh, disertai semangat sinergi lintas OPD, Pemkot Pangkalpinang optimistis dapat menuntaskan berbagai hambatan implementasi SPBE di tahun 2025.
Pemerintah kota juga menargetkan peningkatan indeks SPBE melalui tata kelola yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis digital secara menyeluruh.
“Kita ingin Pangkalpinang jadi kota yang cerdas dalam pengelolaan pemerintahan. Ini bukan semata soal teknologi, tapi soal cara berpikir dan bekerja yang baru,” tutup Mie Go. (*)
