Usulan ini dinilai krusial untuk memastikan dana zakat yang dihimpun dari masyarakat tidak lagi digunakan untuk kebutuhan operasional lembaga, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada penerima manfaat.
Menurut Didit, saat ini alokasi anggaran operasional BAZNAS dari APBD masih sangat terbatas, hanya sekitar Rp120 juta. Angka tersebut dianggap belum sebanding dengan besarnya peran strategis BAZNAS dalam membantu masyarakat, khususnya kelompok fakir miskin.
“Kalau operasional ditanggung APBD, maka dana zakat bisa dimaksimalkan sepenuhnya untuk umat,” tegasnya.
Ia menekankan, pembiayaan operasional BAZNAS melalui APBD sejatinya telah diamanatkan dalam regulasi yang berlaku. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci untuk mengoptimalkan kinerja lembaga tersebut.
Selain soal pembiayaan, Didit juga menyoroti masih rendahnya tingkat partisipasi aparatur sipil negara (ASN) dalam menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS. Dari total ASN di Bangka Belitung, sekitar 5.045 orang dinilai belum optimal dalam menunaikan kewajiban zakat sebesar 2,5 persen.
Ia mendorong agar penghimpunan zakat tidak hanya bergantung pada ASN, tetapi juga diperluas ke sektor lain seperti perusahaan daerah, perbankan, BUMN, hingga swasta.
Di sisi lain, Didit menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Ia meminta BAZNAS untuk rutin menyampaikan laporan keuangan setiap bulan kepada gubernur dan DPRD, serta mempublikasikannya kepada masyarakat.
“Ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
BAZNAS Siap Tingkatkan Kinerja
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BAZNAS Bangka Belitung, Guntur Budi Wibowo, menyambut positif dukungan dari DPRD.
Ia menyatakan kesiapan BAZNAS untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam mengoptimalkan penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
Menurutnya, selama ini keterbatasan penghimpunan dana masih dipengaruhi oleh faktor kepercayaan masyarakat. Namun, dengan adanya dukungan dari DPRD, pihaknya optimistis jangkauan muzakki dapat diperluas, termasuk dari kalangan swasta.
“Kepercayaan itu kunci. Kalau transparansi berjalan, penghimpunan juga akan meningkat,” ujarnya.
Fokus Program: Pendidikan, Kesehatan hingga UMKM
Ke depan, BAZNAS Babel akan memfokuskan program pada pemberdayaan masyarakat, antara lain di bidang pendidikan, layanan kesehatan, serta perlindungan pelaku usaha kecil dari jeratan rentenir dan pinjaman online.
Dalam tiga bulan terakhir sejak kepengurusan baru dilantik, BAZNAS Babel tercatat telah menyalurkan bantuan kepada hampir 2.000 penerima manfaat.
Meski demikian, keterbatasan anggaran operasional masih menjadi tantangan utama dalam memperluas jangkauan program.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga telah menerbitkan surat edaran yang mengimbau ASN untuk menyalurkan zakat profesi melalui BAZNAS, dengan skema pemotongan sebesar 2,5 persen dari penghasilan kotor.
Harapan: Zakat Lebih Optimal, Manfaat Lebih Luas
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BAZNAS, pengelolaan zakat di Bangka Belitung diharapkan semakin optimal, transparan, dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.
Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat kepercayaan publik, agar zakat benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. (LN/007)
