Menurut Didit Srigusjaya, pengawasan harga TBS sawit harus segera dilakukan agar implementasi di lapangan tidak merugikan petani maupun perusahaan. DPRD Babel menilai pengawasan harga sawit menjadi kunci utama menjaga stabilitas sektor perkebunan.
Dalam pernyataannya, Didit Srigusjaya meminta Gubernur segera membentuk tim pengawasan harga TBS sawit yang melibatkan lintas sektor. DPRD Babel menilai tim pengawasan ini penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penerapan harga sawit.
“Setelah penetapan harga TBS sawit ini, yang paling penting adalah pengawasan. Kami minta Gubernur segera membentuk tim pengawasan,” ujar Didit Srigusjaya.
Pengawasan harga TBS sawit, lanjut Didit Srigusjaya, harus melibatkan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, hingga DPRD Babel. Hal ini dilakukan agar pengawasan harga sawit berjalan maksimal dan transparan.
DPRD Babel melalui Didit Srigusjaya juga mengingatkan potensi permainan harga TBS sawit di lapangan. Karena itu, pengawasan harga sawit tidak boleh lemah agar tidak merugikan petani maupun perusahaan.
“Kita ingin mengawasi perjalanan harga TBS sawit ini. Jangan sampai ada permainan,” tegas Didit Srigusjaya.
Selain pengawasan harga TBS sawit, DPRD Babel juga mendorong pembentukan posko pengaduan harga sawit. Posko ini dinilai penting untuk menampung keluhan petani terkait harga TBS sawit di lapangan.
Didit Srigusjaya menambahkan, DPRD Babel meminta pemerintah daerah segera menggelar rapat lanjutan terkait harga TBS sawit dengan melibatkan perusahaan, asosiasi, dan perwakilan petani.
“Rapat harus segera dilakukan agar pengawasan harga TBS sawit berjalan berimbang. Kita ingin perusahaan tidak dirugikan dan petani juga tidak dirugikan,” jelas Didit Srigusjaya.
DPRD Babel menilai harga TBS sawit memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah. Didit Srigusjaya menyebut sektor pertanian berkontribusi sekitar 40 persen, sehingga stabilitas harga sawit sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
Menurut Didit Srigusjaya, jika harga TBS sawit di tingkat petani dimainkan, maka dampaknya akan meluas, mulai dari turunnya daya beli hingga melemahnya aktivitas pasar.
“Kalau harga TBS sawit dimainkan, bukan hanya petani yang terdampak. Pasar bisa sepi dan ekonomi daerah ikut terganggu,” ungkapnya.
Meski mendorong pengawasan harga TBS sawit, DPRD Babel juga mengingatkan pentingnya menjaga keberlangsungan perusahaan. Didit Srigusjaya menilai keseimbangan antara kepentingan petani dan perusahaan harus tetap dijaga.
Selain itu, DPRD Babel melalui Didit Srigusjaya menyoroti kondisi petani sawit yang tidak bermitra dengan perusahaan. Kelompok ini dinilai paling rentan terhadap fluktuasi harga TBS sawit dan praktik di lapangan.
“Petani yang tidak bermitra ini yang harus jadi perhatian dalam pengawasan harga TBS sawit,” pungkas Didit Srigusjaya. (LN/007)
