Mahasiswa dari berbagai kampus, seperti Universitas Anak Bangsa dan IAIN SAS Bangka Belitung, datang dengan satu tuntutan utama: kejelasan dan peningkatan kesejahteraan guru, khususnya yang berstatus PPPK paruh waktu.
Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta, turun langsung menerima perwakilan mahasiswa. Namun, aksi tersebut berlangsung tanpa penyampaian aspirasi secara lisan. Mahasiswa memilih menahan orasi dan meminta kehadiran pimpinan daerah.
Meski demikian, DPRD tetap menerima surat tuntutan yang dibawa massa aksi.
“Adik-adik mahasiswa sepakat tidak menyampaikan secara langsung. Tapi surat sudah kita terima, dan insyaallah menjadi pendorong untuk mengedepankan kesejahteraan guru,” kata Edi.
Ia menegaskan, DPRD Babel akan menjadikan isu kesejahteraan guru honorer sebagai perhatian serius, termasuk melalui dukungan anggaran daerah.
“Ke depan menjadi concern kita bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru honorer, dengan menstimulasi APBD untuk hal-hal terkait,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga berencana mendorong pemerintah pusat agar membuka lebih banyak formasi tenaga pendidik.
“Kita akan dorong pemerintah pusat agar formasi yang diusulkan bisa mengakomodir sebanyak-banyaknya tenaga guru,” tambahnya.
Aksi ini menjadi sorotan bahwa persoalan pendidikan, mulai dari status guru hingga fasilitas, masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan. (LN/007)
