LOPANNEWS, PANGKALPINANG – Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin atau Prof Udin, menyoroti potensi banjir di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang. Hujan yang terjadi bersamaan dengan pasang air laut menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu banjir di kawasan tersebut.
Prof Udin bersama Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna atau Cece Dessy, meninjau lokasi potensi banjir pada Jumat (30/10/2026) pagi. Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota mengidentifikasi persoalan lingkungan dan menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
Dalam keterangannya, Prof Udin mengatakan penanganan kawasan rawan banjir harus dilakukan secara rutin. Selain membersihkan lingkungan, pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mengurangi potensi genangan.
Menurutnya, kondisi Rejosari perlu mendapat perhatian karena banjir berpotensi terjadi ketika hujan turun bersamaan dengan pasang air laut. Situasi tersebut membutuhkan penanganan yang berkelanjutan sesuai kondisi di lapangan.
Prof Udin juga menekankan pentingnya mengingatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan banjir agar ikut menjaga lingkungan. Upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi warga.
Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana memperkuat kegiatan gotong royong untuk membersihkan kawasan yang membutuhkan penanganan. Kegiatan tersebut diharapkan membantu menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mendukung kelancaran aliran air.
Dalam peninjauan itu, Prof Udin turut menyinggung perlunya menyiapkan tim untuk mendukung kegiatan pembersihan di sejumlah titik. Pelibatan relawan dan perangkat daerah diharapkan membuat kegiatan gotong royong berjalan lebih terarah.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diharapkan berperan dalam penanganan kebersihan lingkungan. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diminta menyiapkan koordinasi teknis terkait persoalan infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
Koordinasi antara DLH dan DPUPR dinilai penting agar penanganan kebersihan dan infrastruktur dapat berjalan beriringan. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kondisi saluran air untuk mengetahui kebutuhan penanganan di kawasan tersebut.
Selain kedua perangkat daerah tersebut, kecamatan dan kelurahan terkait diharapkan ikut menggerakkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Keterlibatan aparatur wilayah diperlukan untuk mendukung pemeliharaan lingkungan secara rutin.
Peninjauan lokasi rawan banjir ini juga melibatkan Plh Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala DPUPR, Kepala Pelaksana BPBD, Plt Kasatpol PP, Kepala DLH, serta camat dan lurah terkait.
Melalui peninjauan langsung, pemerintah kota dapat melihat kondisi kawasan dan mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan tindak lanjut. Hasil evaluasi lapangan menjadi penting untuk menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan.
Meski demikian, upaya mengurangi risiko banjir memerlukan pemeriksaan teknis untuk memastikan kondisi drainase dan faktor lain yang memengaruhi aliran air. Penanganan selanjutnya perlu disesuaikan dengan hasil pemeriksaan tersebut.
Pemkot Pangkalpinang mengharapkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan banjir di Kelurahan Rejosari, Kecamatan Pangkalbalam. Kebersihan lingkungan, pemeliharaan saluran air, dan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan tetap aman dari risiko genangan. (LN/007)
