LOPANNEWS, PANGKALPINANG – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Bangka Belitung kian meresahkan masyarakat. Tak hanya menghambat aktivitas warga, kelangkaan yang dikeluhkan masyarakat ini juga berdampak pada distribusi barang dagangan. Di sisi lain, harga eceran Pertalite dilaporkan mencapai Rp17.000 per liter di Tempilang, Kabupaten Bangka Barat.
Persoalan tersebut disampaikan Aliansi Umat Islam Bangka Belitung saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan itu, perwakilan ulama dan tokoh umat Islam menyampaikan sejumlah keluhan masyarakat, mulai dari antrean kendaraan di hampir seluruh wilayah Babel hingga tingginya harga Pertalite di tingkat pengecer.
Didit mengatakan, persoalan antrean BBM tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.
Ia mengungkapkan, pihaknya menerima keluhan pedagang yang mengalami kerugian akibat kesulitan mendapatkan BBM untuk menyuplai barang dagangan. Bahkan, sejumlah barang dilaporkan membusuk karena keterlambatan distribusi.
Tak hanya merugikan secara ekonomi, antrean panjang BBM juga menyita waktu masyarakat hingga melewati waktu salat Magrib dan Isya.
“Ini menurut kita sudah di luar batas kewajaran. Maka sudah kita pertanyakan kendala-kendala ini di mana,” ujar Didit.
Berdasarkan surat permohonan audiensi Aliansi Umat Islam Babel tertanggal 26 Oktober 2026, harga eceran Pertalite di Kota Pangkalpinang disebut mencapai Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Sementara itu, di Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, harganya dilaporkan menembus Rp17.000 per liter.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD Babel telah mengundang General Manager (GM) Pertamina, Kapolda Babel, pemerintah daerah, serta seluruh pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk menghadiri pertemuan pada Kamis (29/10/2026), pukul 13.00 WIB, di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel.
Pertemuan itu diharapkan dapat mengungkap kendala distribusi dan pelayanan BBM sekaligus merumuskan solusi konkret agar antrean panjang dan persoalan harga di tingkat pengecer tidak terus berulang.
“Kita ke depan tidak mencari masalah, tapi mencari solusi,” tegas Didit.
Ia berharap seluruh pihak terkait segera memperkuat koordinasi untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi dan aktivitas ekonomi di Bangka Belitung kembali berjalan lancar.
Didit juga mengingatkan, persoalan antrean BBM harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas.
“Kalau ini dibiarkan, saya khawatir ini akan menjadi masalah sosial di Bangka Belitung,” pungkasnya. (LN/007)
