LOPANNEWS, PANGKALPINANG – Sebanyak 135 keluarga di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako setelah Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan verifikasi ulang terhadap data calon penerima.
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, mengatakan penetapan penerima bantuan dilakukan agar program perlindungan sosial tepat sasaran. Penyerahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) secara simbolis berlangsung di rumah dinas BNI, kawasan Alun-Alun Taman Merdeka, Pangkalpinang, Selasa (20/10/2026).
Menurut Saparudin, jumlah calon penerima bantuan sebelumnya mencapai lebih dari 200 keluarga. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ulang, jumlah tersebut ditetapkan menjadi 135 keluarga yang masuk kategori tingkat kesejahteraan desil 1 hingga desil 4.
“Data itu sebenarnya ada dua ratusan lebih. Akan tetapi, kami verifikasi ulang dan menjadi 135,” kata Saparudin.
Ia menjelaskan, proses verifikasi mencakup pemeriksaan kondisi sosial ekonomi dan domisili calon penerima. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan warga yang telah pindah domisili maupun mengalami peningkatan kesejahteraan sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
Penyaluran bantuan ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Sosial, Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan Bank BNI. Pemkot berharap kerja sama tersebut dapat memastikan bantuan diterima keluarga yang benar-benar membutuhkan sesuai ketentuan program.
Selain bantuan reguler, keluarga penerima manfaat yang memiliki balita, penyandang disabilitas, maupun lanjut usia berpeluang memperoleh bantuan tambahan PKH sesuai persyaratan. Dalam keterangan yang disampaikan, bantuan untuk balita disebut sebesar Rp250 ribu dan lansia Rp600 ribu, dengan penyaluran setiap triwulan selama penerima memenuhi kriteria.
Salah seorang penerima bantuan, Saini (60), warga Selindung, mengaku bersyukur mendapat bantuan sosial tersebut. Ia berharap bantuan itu dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.
Saparudin menegaskan, data penerima manfaat akan terus dievaluasi dan diperbarui. Melalui koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping sosial, dan BNI, penyaluran bansos PKH dan sembako di Pangkalpinang diharapkan semakin tepat sasaran serta mampu meringankan beban keluarga yang membutuhkan. (LN/007)
