LOPANNEWS, BANGKA TENGAH — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bangka Tengah, Sardi, menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 di Desa Pasir Garam, Sabtu (12/9/2026).
Dalam reses tersebut, berbagai aspirasi disampaikan masyarakat, mulai dari kebutuhan sektor pertanian hingga persoalan infrastruktur desa, termasuk penerangan jalan umum (PJU).
Sardi yang merupakan anggota Komisi II DPRD Babel menyoroti pentingnya legalitas kelompok tani sebagai salah satu syarat bagi masyarakat untuk mendapatkan bantuan program pertanian. Menurutnya, kelompok tani yang telah memiliki legalitas akan lebih mudah dalam mengajukan bantuan kepada pemerintah.
Ia menjelaskan, bantuan pertanian yang dapat diperjuangkan antara lain pupuk subsidi untuk komoditas yang mendapatkan alokasi, bibit lada serta bantuan untuk tanaman hortikultura atau tanaman sayuran.
“Untuk bantuan pupuk subsidi, saat ini kelapa sawit memang tidak dialokasikan. Namun, untuk tanaman hortikultura dan bibit lada bisa kita bantu,” kata Sardi di hadapan warga Desa Pasir Garam.
Sardi menegaskan, masyarakat yang ingin mengajukan bantuan harus terlebih dahulu membentuk kelompok tani yang disahkan melalui Surat Keterangan (SK). Selain itu, lokasi lahan yang diajukan juga harus memenuhi ketentuan dan tidak berada di kawasan hutan lindung.
Selain sektor pertanian, aspirasi warga juga menyangkut kebutuhan infrastruktur, khususnya penerangan lampu jalan dan kondisi jalan desa. Menanggapi hal tersebut, Sardi menjelaskan bahwa pengajuan bantuan infrastruktur harus melihat status dan kewenangan jalan.
Menurutnya, terdapat jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan terdapat pula jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Karena itu, mekanisme pengusulan harus disesuaikan dengan kewenangan masing-masing pemerintah.
Sardi memastikan aspirasi masyarakat terkait penerangan jalan akan disampaikan dan dikoordinasikan dengan dinas terkait. Ia berharap kondisi Anggaran Penda
