LOPANNEWS, PANGKALPINANG — Pemerintah Kota Pangkalpinang meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama puncak musim kemarau. Pemkot membentuk satuan tugas (satgas) gabungan dan menyiagakan enam posko terpadu di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla yang digelar di Ruang SRC Lantai 2 Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Wali Kota Pangkalpinang Prof. Ir. Drs. H. Saparudin mengatakan pembentukan satgas dan posko gabungan dilakukan sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi cuaca panas yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober.
“Puncak musim panas menurut laporan BMKG terjadi pada September hingga Oktober ini. Meskipun ada potensi hujan dalam dua hari ke depan, cuaca panas terik diperkirakan kembali melanda hingga Oktober,” ujar Saparudin usai memimpin rapat koordinasi.
Satgas Gabungan Libatkan TNI-Polri hingga BUMN
Saparudin mengatakan satgas penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kepolisian, TNI, Kejaksaan Negeri, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga BUMN yang berada di Kota Pangkalpinang.
Untuk mendukung penanganan di lapangan, Pemkot Pangkalpinang memanfaatkan fasilitas posko pemadam kebakaran (Damkar) yang telah tersedia.
Sebanyak enam posko Damkar tersebut akan difungsikan sebagai posko gabungan. Keberadaan posko ini diharapkan dapat mempercepat koordinasi sekaligus respons apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Warga Diminta Tak Bakar Lahan
Selain memperkuat kesiapan personel dan sarana prasarana, Pemkot Pangkalpinang menekankan pentingnya pencegahan karhutla.
Saparudin mengimbau masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, terutama selama musim kemarau.
Dia menegaskan penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang sengaja menyebabkan kebakaran.
“Kepolisian tidak akan ragu menindak tegas warga yang sengaja melakukan pembakaran lahan,” tegasnya.
Saparudin menyebut Kapolres Pangkalpinang siap memanggil dan memeriksa pihak yang terbukti sengaja memicu kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Kota Pangkalpinang.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, Pj Sekda, para asisten, kepala OPD, serta seluruh camat se-Kota Pangkalpinang.
Pemkot berharap kolaborasi lintas instansi tersebut dapat menekan potensi karhutla, mencegah meluasnya kebakaran, serta meminimalkan dampak asap selama puncak musim kemarau. (LN/007)
