LOPANNEWS, PANGKALPINANG – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji meninjau langsung lokasi penerima bantuan rumah layak huni bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (6/8/2026). Program tersebut merupakan kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkalpinang, serta dukungan Program Orang Tua Asuh dari berbagai pihak.
Dalam kunjungan tersebut, Wihaji didampingi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani, Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna, serta jajaran Forkopimda. Menteri bersama rombongan meninjau tiga rumah warga yang dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah.
Wihaji menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan tingginya risiko stunting adalah kondisi rumah yang tidak layak huni. Menurutnya, keluarga yang masuk kategori Keluarga Risiko Stunting (KRS) umumnya memiliki persoalan sanitasi, akses air bersih, hingga lingkungan tempat tinggal yang kurang sehat.
“Salah satu yang punya potensi stunting adalah Keluarga Risiko Stunting (KRS). Salah satu penyebabnya memang rumahnya kurang layak, sehingga sanitasi, akses air bersih, dan lingkungan menjadi faktor yang kita ukur,” ujar Wihaji.
Ia mengatakan, dari tiga rumah yang dikunjungi, sebagian besar dihuni keluarga yang memiliki anak usia dini. Kelompok usia tersebut menjadi perhatian utama pemerintah karena berada pada fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), periode yang sangat menentukan pertumbuhan anak.
Menurut Wihaji, apabila kebutuhan gizi dan lingkungan anak selama 1.000 HPK terpenuhi dengan baik, maka peluang anak tumbuh sehat akan jauh lebih besar. Sebaliknya, jika anak sudah mengalami stunting, tingkat keberhasilan pemulihannya sangat terbatas.
“Kalau seribu hari pertama kehidupan atau bayi sampai usia dua tahun itu bagus, maka ke depan insyaallah tidak mengalami stunting. Tapi kalau sudah stunting, yang bisa dipulihkan hanya sekitar 20 persen. Karena itu kita melakukan pencegahan sebelum stunting terjadi dengan mengatasi penyebabnya, termasuk kondisi rumah,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Wihaji mengapresiasi dukungan berbagai pihak melalui Program Orang Tua Asuh, termasuk PT Timah Tbk yang ikut membantu pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat.
Menurutnya, bantuan tersebut disalurkan langsung kepada penerima manfaat tanpa melalui kementerian sehingga prosesnya lebih cepat dan tepat sasaran.
“Alhamdulillah hari ini dibantu oleh PT Timah sebagai Orang Tua Asuh. Selain PT Timah ada juga perbankan dan berbagai pihak lainnya. Semua bantuan ini langsung kepada penerima manfaat, tidak melalui kementerian,” katanya.
Ia menambahkan, selama kunjungan kerja di Bangka Belitung telah ditetapkan lima rumah penerima bantuan, terdiri dari dua rumah yang dikunjungi sehari sebelumnya dan tiga rumah yang ditinjau pada hari ini.
Wihaji juga mengakui pembangunan rumah layak huni melalui skema APBN maupun APBD kerap terkendala berbagai persyaratan administratif, seperti kepemilikan sertifikat tanah. Karena itu, Program Orang Tua Asuh dinilai menjadi solusi yang lebih fleksibel dalam membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau mengandalkan APBN atau APBD memang tidak mudah karena ada syarat sertifikat dan administrasi lainnya. Saya paham karena pernah menjadi kepala daerah. Maka Program Orang Tua Asuh menjadi solusi agar masyarakat tetap bisa dibantu tanpa proses yang terlalu rumit,” pungkasnya. (LN/007)
