Didampingi Sekda Mie Go dan jajaran OPD, Cece Dessy menilai pelaksanaan program MBG belum berjalan maksimal. Ia bahkan menyinggung adanya indikasi masalah serius, mulai dari makanan tidak layak hingga potensi keracunan yang menjadi alarm keras bagi pemerintah.
“Ini tidak bisa dianggap sepele. Kualitas makanan harus jadi prioritas utama. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tegasnya di hadapan peserta rapat.
Tak hanya itu, persoalan data supplier yang belum terintegrasi dinilai menjadi celah besar dalam pengawasan. Pemerintah kota, kata dia, membutuhkan data yang valid dan transparan agar kontrol terhadap distribusi dan kualitas bisa dilakukan secara ketat.
Isu lingkungan juga tak luput dari perhatian. Permasalahan sampah disebut masih menjadi tantangan utama yang harus segera ditangani, sejalan dengan program nasional kebersihan yang tengah digencarkan.
Cece Dessy juga menyoroti lemahnya pengawasan di lapangan. Ia meminta seluruh pihak, termasuk pelaksana dan stakeholder terkait, untuk lebih aktif melakukan kontrol dan pemantauan guna mencegah kejadian yang tidak diinginkan.
“Kalau ada masalah, jangan diam. Segera komunikasikan. Kita butuh kerja sama kuat, bukan jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, tujuan utama MBG bukan sekadar program formalitas, melainkan memastikan masyarakat—terutama anak-anak—mendapatkan asupan gizi yang layak sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
Dengan berbagai catatan tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen memperbaiki sistem koordinasi, memperkuat pengawasan, serta memastikan standar kualitas benar-benar diterapkan di lapangan.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, mulai dari Asisten, Inspektur, hingga Kepala Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Diskominfo, dan lainnya.
Langkah tegas ini diharapkan menjadi titik balik agar pelaksanaan MBG di Pangkalpinang tidak lagi menyisakan masalah, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (LN/007)
